Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kebutuhan investasi untuk aksesibilitas energi bagi negara berkembang mencapai US$ 1,4 triliun per tahun.
Co-Chair G20 ETWG Kementerian ESDM Prahoro Yulijanto Nurtjahyo mengungkapkan, negara-negara berkembang di Afrika dan Asia menjadi pusat lokasi atas keterbatasan akses energi.
Menurutnya, setidaknya ada 14 negara yang menderita tidak memiliki akses kelistrikan dan akses untuk memasak bersih.
Guna mengatasi permasalahan ini, sambung Prahoro, perlu membutuhkan suntikan modal besar dari para investor.
Baca Juga: Presiden Ukraina Minta Bantuan Senjata, Jokowi: Konstitusi Indonesia Melarang
"Secara global kita butuh investasi sekitar US$ 30 miliar hingga US$ 35 miliar per tahun untuk (penanganan) akses listrik dan US$ 5 miliar hingga US$ 7 miliar per tahun untuk akses memasak bersih. Total, setidaknya kita butuh suntikan investasi US$ 1,4 triliun per tahun hingga 2030 untuk dua isu tersebut," kata Prahoro dalam keterangan resmi, Kamis (28/4).
Prahoro melanjutkan, lanskap masalah dan sistem energi yang beragam menjadi tantangan tersendiri bagi negara berkembang dan emerging economies.
Untuk itu, peningkatan dan perluasan akses energi di negara - negara tersebut harus menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan, tantangan, hingga kapasitas wilayah yang ditetapkan.
Untuk itu, Prahoro menilai setiap kebijakan, program, dan efektivitas aksi harus dilakukan melalui model bisnis dan instrumen pembiayaan yang inovatif.
Kebutuhan adopsi akan pilihan teknologi yang inovatif juga diperlukan dengan tetap mempertimbangkan pula keragaman sumber energi lokal.
"Inovasi teknologi ini harus didukung oleh lingkungan dan iklim bisnis yang lebih baik untuk menciptakan lebih banyak peluang, melibatkan pemangku kepentingan terkait, dan memanfaatkan keunggulan kemitraan publik-swasta," tambahnya.
Prahoro mengungkapkan, pencapaian pencapaian akses energi berkelanjutan harus sejalan dengan pencapaian transisi energi yang adil dan merata.
Adapun, demi menjamin aspek pemerataan people-centered transitions implementasi yang terukur dalam pemenuhan Standar Minimum Energi Modern diperlukan.
Standar baru ini diharapkan dapat mendukung emerging market dan negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang untuk meningkatkan tingkat pembangunan, mencukupi kebutuhan sosial ekonomi, dan menciptakan peluang ekonomi bermanfaat lainnya untuk pertumbuhan berkelanjutan - termasuk pekerjaan yang layak dan mata pencaharian yang berkualitas.
Baca Juga: Investasi Industri Manufaktur Naik 17% pada Kuartal I 2022
Menurut Prahoro, Forum G20 diharapkan memiliki potensi besar untuk menjadi faktor kunci untuk mendorong pencapaian akses energi dalam aksi dekade ini.
Pertumbuhan ekonomi yang layak dan prospek pasar yang menjanjikan harus dikombinasikan dengan inovasi dalam bisnis, teknologi, dan pembiayaan akan merangsang investasi lebih lanjut dan kemitraan internasional dalam akses energi berkelanjutan.
"Kami berencana untuk memperkuat rekomendasi, praktik, dan pengalaman dalam akses energi berkelanjutan dalam memperkuat hasil utama ETWG G20 di tingkat Menteri. Harapannya, kebutuhan ini dapat dipromosikan ke forum Pemimpin G20 sebagai bagian integral dari G20 Comprehensive Exit Strategy to Support Recovery," pungkas Prahoro.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
