Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia mendorong adanya perlindungan sosial untuk pekerja terdampak pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Pertemuan G20 Labour and Employment Ministers’ Meeting, Rabu (14/9/2022).
Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan diperlukan penguatan perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat dilakukan di antaranya dengan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja melalui pemberian pendampingan dan bantuan yang adaptif, sesuai kondisi yang terjadi.
“Di Indonesia, hal ini menjadi bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional, berupa Program Bantuan Subsidi Upah, Program Kartu Pra-Kerja, Program Bantuan Produktif Usaha Mikro, dan Program Padat Karya di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,” kata Ma'ruf, Rabu (14/9).
Baca Juga: Lewat Kemnaker.go.id Cek BSU 2022 Rp 600.000 Buat Pekerja, Ini Caranya
Ma'ruf mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia pada bulan Februari 2022 menunjukkan sebanyak 19,1 juta tenaga kerja terdampak pandemi. Selain itu, angka pengangguran di Indonesia pada bulan Agustus 2020 hingga Maret 2021 meningkat dari 5,23% menjadi 7,07%.
Sementara di level global, pada tahun 2020 pandemi Covid-19 telah menyebabkan sekitar 1,6 miliar pekerja informal kehilangan pendapatan hingga 60% akibat kebijakan lockdown. Organisasi Perburuhan Internasional memproyeksikan tingkat pengangguran global bisa mencapai 207 juta orang pada tahun 2022 atau bertambah 21 juta dibandingkan tahun 2019.
"Ini adalah tantangan bersama di depan mata. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin mendorong kerja sama kita semua untuk mewujudkan dunia kerja baru yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki resiliensi," ujar Ma'ruf.
Selain bantuan yang bersifat langsung, di sisi lain Wapres juga mengungkapkan bahwa penguatan kemampuan inovasi dan literasi pekerja, khususnya di bidang-bidang yang akan menciptakan lapangan kerja baru di masa depan.
Seperti teknologi digital dan ekonomi hijau penting untuk dilakukan. Sebab, ke depan inovasi dan digitalisasi merupakan modal penting dalam menghadapi persaingan global yang semakin pesat dan canggih.
“Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia terus meningkatkan literasi digital pelaku UMKM agar target 30 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital pada tahun 2024 dapat tercapai,” terang Wapres.
Sementara dari aspek kemampuan, Wapres juga menekankan pentingnya peningkatan Skills (keahlian) dalam upaya meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja Indonesia di tingkat nasional maupun global. Adapun upaya tersebut, tambahnya, dapat dilakukan diantaranya melalui skilling, re-skilling dan up-skilling yang dilakukan secara terus menerus.
Baca Juga: Beredar Permintaan Pengisian Data Penerima BSU di Medsos, Kemnaker: Itu Hoaks
“Terkait hal ini, Indonesia terus membangun Balai Latihan Kerja Komunitas untuk memenuhi kebutuhan pelatihan vokasi dengan kolaborasi antara Pemerintah, swasta/industri dan akademisi/pendidikan tinggi,” ujar Wapres.
Wapres menyatakan, sampai dengan tahun 2020, melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah dibangun 1.014 BLK Komunitas sehingga total BLK Komunitas yang telah dibangun di Indonesia sebanyak 2.127. Pelatihan yang diberikan kepada pekerja didasarkan pada konsep link and match, agar pelatihan sejalan dengan kebutuhan dunia kerja.
"Upaya ini juga dilakukan untuk menumbuhkan lebih banyak wirausahawan yang akan turut menentukan kemajuan bangsa," pungkas Ma'ruf.
Untuk diketahui, Pertemuan G20 Labour and Employment Ministers’ Meeting (G20 LEMM) ini dihadiri oleh Menteri-Menteri Ketenagakerjaan G20, Menteri-Menteri Negara Undangan, Para Kepala Lembaga Internasional dan juga beberapa Ketua Engagement Groups.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
