Reporter: Bidara Pink, Muhammad Julian | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - NUSA DUA. Indonesia mendorong negara-negara G20 menerapkan konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pembangunan.
Karena itu sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia, di Bali, pada Sabtu, 12 November 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meluncurkan Kerangka Kerja dan Manual Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) atau kerap disebut Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk dukungan dan fasilitas pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur.
Implementasi ESG merupakan upaya nyata dan tindak lanjut agenda infrastruktur G20 Presidensi Indonesia terkait infrastruktur berkelanjutan dan Quality Infrastructure Invesment.
Inisiatif ini menjadi kebijakan implementasi ESG yang pertama kali ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dalam pembiayaan infrastruktur.
Baca Juga: Menkes dan Menkeu G20 Sepakati Pengumpulan Pendanaan Pandemi Hingga US$ 1,4 miliar
Acara peluncuran ini juga turut dihadiri oleh United Nations Development Programme (UNDP), Pemerintah Kanada, BUMN di bawah Kementerian Keuangan, lembaga multinasional, dan sektor swasta.
Kementerian Keuangan Indonesia bersama dengan UNDP dan Pemerintah Kanada, tahun ini mengembangkan Kerangka Kerja dan Manual ESG untuk pengelolaan dukungan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur.
Kerjasama ini melalui program hibah yang dikelola oleh Bank Dunia.
Kementerian Keuangan menyebut Inisiatif ini sebagai cerminan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, resilient, inklusif, dan transparan di Indonesia, terutama pada pembiayaan infrastruktur.
Adopsi ESG dalam proses bisnis pengelolaan dukungan pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur, diharapkan bisa memastikan penyediaan infrastruktur dan memberikan dampak positif sosial-ekonomi.
Baca Juga: Tingkat Utang Global Naik Tajam di 2021, Ini Peringatan dari Presiden Bank Dunia
Selain itu ESG diharapkan bisa meminimalisasi potensi risiko alias dampak negatifnya pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, dimana IIF juga berperan sebagai corong utama dalam implementasi framework ini.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam sesi Policy Dialogue antara Menteri Keuangan dan Resident Representative UNDP Indonesia menyatakan bahwa kebijakan ESG ini akan memberikan panduan yang jelas untuk seluruh pemangku kepentingan proyek infrastruktur.
Terutama panduan mengenai peran dan tindakan yang perlu diambil oleh para pemangku kepentingan untuk memastikan proyek infrastruktur tersebut memenuhi aspek ESG.
Menteri Keuangan juga menjelaskan manfaat dari penerapan ESG ini dalam pengelolaan proyek infrastruktur.
Implementasi ESG akan membantu para pemangku kepentingan untuk patuh terhadap regulasi dan standar lingkungan.
Menkeu berharap dengan cara ini bisa meningkatkan dampak positif dari pembangunan infrastruktur, membuka akses terhadap pembiayaan yang lebih luas, dan juga meningkatkan penerimaan publik terhadap pembangunan proyek tersebut.
Baca Juga: Menko Luhut Ungkap Alasan Vladimir Putin Tak Hadir Langsung KTT G20
Implementasi ESG akan dilakukan secara bertahap hingga 2025 dengan percontohan atau piloting pada infrastruktur sektor perumahan dan sumber daya air yang dimulai pada tahun 2022.
Pelaksanaan tahap awal ini selanjutnya akan dilakukan reviu sehingga dapat menjadi ruang perbaikan maupun peluang implementasi dalam produk dukungan pembiayaan infrastruktur yang lebih luas.
“Implementasi ESG tidak hanya sekali dilakukan dan berhenti, namun ini akan menjadi awal dari perjalanan yang akan terus diperbaiki untuk menuju pembiayaan yang hijau dan berkelanjutan sebagaimana komitmen Indonesia yang menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan G20," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
